KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

Data Rumah Ibadah Kota Binjai

2011-08-01T12:06:00.000+07:00

Rumah Ibadah

Rumah ibadah yang terdapat di Kota Binjai adalah gereja, Kuil, Klenteng, Masjid, dan Vihara. Berikut ini disajikan data rumah ibadah menurut jenis dan kecamatan.

Jumlah Rumah Ibadah Jenis dan Kecamatan

2010

NO	KECAMATAN	MASJID	MUSHOLLA	LANGGAR	GEREJA	PURA	VIHARA	JUMLAH
1	BINJAI UTARA	45	2	37	9	1	7	101
2	BINJAI KOTA	15	7	31	4	1	3	61
3	BINJAI BARAT	26	2	33	1	0	2	64
4	BINJAI SELATAN	38	9	37	7	0	1	92
5	BINJAI TIMUR	30	8	37	18	1	0	104
	JUMLAH	154	28	175	39	3	13	422

SEJARAH KANTOR KEMENAG KOTA BINJAI

2011-08-01T12:02:00.002+07:00

Berdasarkan penuturan orang-orang tua sebagai saksi hidup pelaku sejarah yang mengetahui asal-usul mula timbulnya kota Binjai yang didukung oleh bukti-bukti sejarah yang autentik yang selanjutnya merupakan kota tempat berkembangnya Kantor Kementerian Agama. Kota Binjai dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Bingai di sebelah Baratnya dan sungai Mencirim di sebelah Timurnya. Pada masa silam lokasi tempat ini adalah tempat dua kerajaan Melayu, yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat.

Upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai (sebangsa pohon Embacang) yang tiangnya besar dan rindang, tumbuh kokoh di pinggir sungai Bingai yang bermuara ke sungai Wampu yang dahulunya cukup besar dan dapat dilayari sampan-sampan besar yang berkayuh. Di sekitar pohon Binjai inilah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan berkembang menjadi Bandar atau Pelabuhan yang ramai didatangi tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura dan juga dari Semenanjung Malaka. Nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi kota Binjai.

Pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke Pesisir Sumatera Utara dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung bernama Ba Bingai (menurut buku : Mission to the East Coast of Sumatera - Edinburgh 1826), sebenarnya sejak tahun 1822 Binjai telah dijadikan Bandar/Pelabuhan dimana hasil pertanian Lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan Lada di sekitar Ketapangai (Pungai) sekarang disebut Kelurahan Kebun Lada/Damai.

Perkembangan zaman terus berjalan, pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda dikeluarkan ”instelling ordonantie” No. 12 dimana Binjai dijadikan ”Gemente” dengan luas 267 Ha. Dan pada tahun 1942 - 1945 Binjai di bawah Pemerintahan Jepang dengan Kepala Pemerintahan Kagujawa yang sebutannya Gurserbu dan pada tahun 1944/1945 pemerintahan kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif J. Runanbi dengan anggota Dr. RM. Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.

Berita tentang Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut baik oleh masyarakat kota Binjai dengan penuh gembira dan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Binjai yang umumnya adalah masyarakat Melayu yang bersifat religius, namun setelah Indonesia Merdeka masyarakat kota Binjai merasakan tetap tertindas di bidang Keagamaan, karena seringnya diperlakukan dengan tidak berprikemanusiaan oleh Belanda, maka untuk memenuhi tuntutan agama yang dianut masyarakat menghendaki dibentuknya jawatan tersendiri yang mengurusi masalah agama.

Selanjutnya pada saat revolusi Kepala Pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnoe. Dan pada tanggal 29 Oktober 1945 T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional yang turut mendukung diadakannya Konferensi Masyumi bertempat di Mandailing Tapanuli Selatan pada tahun 1946 yang memutuskan untuk mendesak Pemerintahan (Keresidenan) membentuk Jawatan Agama yang akan mengelola masalah-masalah agama pada tingkat Keresidenan, Kewedanaan dan Kecamatan yang selama ini masalah-masalah tersebut diurusi oleh Kuria-kuria dan dibantu oleh Khadi-khadi. Dalam konferensi tersebut telah disepakati secara bulat untuk membentuk Jawatan Agama yang bernama ”Dewan Agama”. Dan pada waktu itu mereka belum mengetahui berita tentang berdirinya Kementerian Agama di pusat.

Pada tahun 1946 Sumatera dibagi menjadi 3 Provinsi yaitu :

1. Sumatera Tengah dengan Kepala Jawatan Agama bernama Nazaruddin Thoha.

2. Sumatera Utara, Tengku Moch. Daud Beureuh sebagai Kepala Jawatan Agama.

3. Sumatera Selatan, diangkat sebagai Kepala Jawatan Agamanya adalah K. Azhari.

Ketiga Jawatan Keagamaan tersebut diketuai oleh seorang Koordinator bernama H. Muchtar Yahya yang ditunjuk/diangkat oleh Gubernur Sumatera yang mewakili Presiden untuk mengurus Pemerintahan di wilayahnya. Koordinator tersebut berkedudukan di Bukit Tinggi.

Sesudah kantor-kantor Jawatan Agama Provinsi Sumatera ada hubungan dengan Kementerian Agama RI yang berkedudukan di Yogyakarta, H. Muchtar Yahya dipindahkan ke Pusat dan diangkat sebagai Kepala Urusan Keagamaan wilayah Sumatera.

Selanjutnya pada tahun 1953 Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari : Daerah Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli dengan Kepala Jawatan Keagamaan Tengku Abdul Wahab Silimeum berkedudukan di kota Raja (sekarang Banda Aceh), sedangkan koordinator untuk Keresidenan Sumatera Utara dipimpin oleh H. M. Bustami Ibrahim. Dan pada waktu itu yang memimpin Kewedanaan Binjai H. M. Husni bertempat di Jalan Sudirman Binjai yang berdampingan dengan Kantor Pengadilan Agama Binjai. Saat itu Binjai berstatus sebagai kota Administrative Kabupaten Langkat dan sebagai Walikota adalah H. OK. Salamuddin dipenghujung jabatan beliau (1950 s.d 1953).

Pada tahun 1953 s.d. 1956 kota Binjai sebagai kota Administrative Kabupaten Langkat dipimpin oleh Walikota T. Ubaidullah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi Otonom Kotapraja dengan Walikota Pertama S. S. Paruhuman memimpin Binjai dari tahun 1956 s.d. 1960. Namun untuk Jawatan Agama masih bersatu dengan Kabupaten Langkat.

Dalam perkembangan Kementerian Agama kota Binjai yang pada waktu itu untuk tingkat Kewedanaan (Tk. II) masih bersatu dengan Kabupaten Langkat baru pada tahun 1974 berpisah antara kota Binjai dengan Kabupaten Langkat. Pada waktu itu Jawatan Keagamaan dipimpin oleh H. Lisanuddin Abdullah Putra Tuan Syeh Tanjung Pura. Pada saat peralihan diangkat sebagai Pelaksana Jawatan Keagamaan Binjai Marzuki Ali oleh Kakanwil Agama Provinsi Sumatera Utara yang pada waktu itu dipimpin oleh Drs. H. Abdul Gani dan kemudian Marzuki Ali diangkat menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat dan di kota Binjai diangkat menjadi Kepala Kantor Departemen Agamanya adalah H. Kamil Karim yang Kantor Departemen Agamanya adalah Jln. Teluk Betung. Sebutan Departemen Agama ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 1971 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Kementerian Agama dan jajarannya terus berbenah diri di berbagai bidang termasuk dalam bidang strukturnya., Pada tahun 2002 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor : 373, Kantor Departemen Agama Kota Binjai ditetapkan sebagai Tipologi II B dengan struktur yang terdiri dari :

1. Subbag Tata Usaha.

2. Seksi Urusan Agama Islam (URAIS).

3. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah.

4. Seksi Mapenda.

5. Seksi Pondok Pesantren dan PENAMAS.

6. Penyelenggara Zakat/Wakaf.

Dan pada tanggal 26 Januarti tahun 2010 Departemen Agama berubah nama sebutannya menjadi Kementerian Agama yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010.

Sejak Kota Binjai berdiri yang pernah menjabat sebagai Kepala (dengan beberapa kali mengalami perubahan struktur) Kementerian Agama adalah :

1. H. M. Husni

2. Lisanuddin Abdullah

3. H. Kamil Karim

4. Bahtiar Hasan

5. H. Buchari Bono

6. Drs. H. Saridin Siregar (Oktober 1987 s.d. Mei 1990)

7. Drs. H. Sarakal Ahmadi Siregar (Mei 1990 s.d. Januari 1994)

8. Drs. H. Lindung Hidayat Siregar (Januari 1994 s.d. 1997)

9. Drs. H. Azhar Anwar (Januari 1997 s.d. Mei 1999)

10. Drs. H. Hanafiah Amin (Mei 1999 s.d. Maret 2005)

11. Drs. H. Jaharuddin, S.PdI. MA (Maret 2005 s.d. September 2009)

12. Drs. H. M. Yamin, MA (September 2009 s.d. sekarang)

Dan yang pernah menjabat sebagai Walikota Binjai adalah :

1. RM. Ibnoe (1947 s.d. 1950)

2. H. OK. Salamuddin (1950 s.d. 1953)

3. T. Ubaidullah (1953 s.d. 1956)

4. S. S. Paruhuman (1956 s.d. 1960)

5. Abdullah Raini (1960 s.d. 1966)

6. Azhari Pulungan (1966 s.d. 1968)

7. Letkol Amanan (1968 s.d. 1973)

8. Mulai Sebayang (1973 s.d. 1978)

9. Drs. H. A. Soepomo, SH (1978 s.d. 1984)

10. Drs. Syarifuddin (1984 s.d. 1989)

11. Drs. RJ. Hadi Siswoyo Al Haj (1989 s.d. 1994)

12. H. Abadi Barus (1994 s.d. 1999)

13. H. M. Ali Umri, SH. MKn (1999 s.d. 2010)

14. H. M. Idaham, SH. MSi (2010 s.d. sekarang)

Tanda-tanda orang Bertaqwa

2011-04-18T11:30:00.004+07:00

TANDA-TANDA ORANG YANG BERTAQWA

Kunci untuk mendapatkan keampunan dan Surga

Adalah mustahil rasanya bercita-cita untuk mendapatkan surganya Allah SWT jika belum memperoleh keampunan dariNya. Disebabkan manusia tidak boleh tidak dan pasti melakukan dosa dan kesalahan baik terhadap Allah juga kepada manusia. Untuk itulah Allah memerintahkan agar segera menggapai ampunannya agar cita-cita atau mimpi untuk masuk surga itu bisa terwujud.

Allah SWT berfirman dalam Surat Ali’Imran Ayat 133-135:

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

Kunci menuju keampunan Allah dan surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertaqwa, yang ciri-ciri mereka Allah jelaskan pada ayat berikutnya :

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Allah SWT telah menjabarkan berbagai ciri-ciri orang yang benar-benar taqwa. Mereka menafkahkan rizkinya di jalan Allah SWT dalam keadaan lapang maupun sempit. Dengan kata lain, jika mereka memiliki uang sepuluh ribu rupiah diinfaqkannya paling tidak 1000 rupiah, dan jika hanya memiliki seribu rupiah mereka infaqkan seratus rupiah. Menafkahkan rizki di jalan Allah SWT adalah jalan-hidup mereka. Allah SWT (atas kehendakNya) menjauhkan mereka dari kesulitan (bala’) kehidupan lantaran kebajikan yang mereka perbuat ini. Lebih dari itu, seseorang yang suka menolong orang lain tidak akan mengambil atau memakan harta orang lain, malahan ia lebih suka berbuat kebaikan bagi sesamanya. ‘Aisyah RA sekali waktu pernah menginfaqkan sebutir anggur karena pada waktu itu ia tidak memiliki apa-apa lagi. Beberapa muhsinin (orang yang selalu berbuat baik) menginfaqkan sebutir bawang. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“ Selamatkanlah dirimu dari api neraka dengan berinfaq, meskipun hanya dengan sebutir kurma. (Bukhari &Muslim)

Didalam “Tafsir Kabir” Imam Razi diceritakan bahwa suatu kali Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk berinfaq. Beberapa dari mereka memberikan emas dan perak. Seseorang datang hanya menyerahkan kulit kurma, “Saya tak memiliki selain ini.” Seorang lain lagi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, “Saya tak punya apapun untuk diinfaqkan. Saya infaqkan harga-diri saya. Jika ada seseorang menganiaya atau mencaci-maki saya, saya tidak akan marah.” Demikianlah, kita dapat mengambil pelajaran bahkan orang miskin pun terbiasa memberikan apapun yang dia miliki untuk menolong orang lain di masa hidup Rasulullah SAW.

Ayat diatas tidak menjelaskan apa yang harus diinfaqkan. Berinfaq tidak hanya berarti sebagian dari hartanya tetapi juga waktu dan keahlian. Ada kebijaksanaan yang besar dalam penjabaran mengenai mukmin yang shaleh yang berinfaq dikala lapang maupun sempit. Kebanyakan orang melupakan Allah SWT ketika berada dalam keadaan sangat lapang. Mereka juga lupa kepada Allah SWT dikala sempit karena terlalu larut dalam kesedihan menanggung kesempitannya.

Allah SWT menyatakan bahwa tanda ketaqwaan mukmin yang ke-dua ialah mereka dapat mengendalikan amarah. Tanda ke-tiga, selain mengendalikan amarah mereka juga memaafkan kesalahan orang lain dengan sepenuh hati. Terakhir (ke-empat), yang tidak kalah pentingnya, mereka bersikap baik terhadap sesama manusia. Ketika Imam Baihaqi RA menjelaskan ayat ini, ia mengisahkan sebuah peristiwa. Dikatakannya, “Suatu ketika Ali bin Hussain RA sedang berwudhu dan pelayannya yang menuangkan air ke tangannya menggunakan bejana. Bejana terlepas dari pegangan pelayan itu dan jatuh mengenai Ali. Sang pelayan menangkap kekecewaan di wajah Ali. Dengan cerdiknya sang pelayan membaca ayat diatas kata demi kata. Ketika sampai pada kalimat ‘orang yang taqwa mengendalikan amarahnya’ Ali RA menelan amarahnya. Ketika sampai pada ‘mereka memaafkan orang lain’ Ali RA berkata, “Aku memaafkanmu” Dan ketika dibacakan bahwa Allah SWT mencintai mereka yang bersikap baik kepada orang yang melakukan kesalahan, Ali memerdekakannya.

Memaafkan orang lain adalah merupakan syarat dalam meraih keampunan Allah seperti yang dijelaskan Allah Dalam Kasus Haditsul Ifki yang termaktub dalam surat Annur ; 22

dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[1032],

[1032] Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar r.a. bahwa Dia tidak akan memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri 'Aisyah (Berita bohong ini mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. Ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. tiba-tiba Dia merasa kalungnya hilang, lalu Dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat Dia duduk di tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan Ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan Dia terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. lalu Dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut Pendapat masing-masing. mulailah timbul desas-desus. kemudian kaum munafik membesar- besarkannya, Maka fitnahan atas 'Aisyah r.a. itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin). Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan menyuruh mema'afkan dan berlapang dada terhadap mereka sesudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka itu.

Memaafkan orang lain akan mendapatkan pahala yang besar di Hari Pembalasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Allah SWT akan memberikan pengumuman di Hari Pembalasan, barang siapa yang memiliki hak atas Allah SWT agar berdiri sekarang. Pada saat itu berdirilah orang-orang yang memaafkan orang-orang kejam yang menganiaya mereka. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, “Barang siapa berharap mendapatkan istana yang megah di surga dan berada di tingkatan yang tinggi dari surga, hendaknya mereka mengerjakan hal berikut ini:

• Memaafkan orang-orang yang berbuat aniaya kepada mereka.
• Memberi hadiah kepada orang yang tidak pernah memberi hadiah kepada mereka.
• Jangan menghindari pertemuan dengan orang-orang yang dengan sengaja memutuskan hubungan dengan mereka.

Dalam kesempatan ini tidaklah salah tempat untuk mengingatkan anda bahwa sesama Muslim hendaknya saling memberi hadiah sesering mungkin sesuka mereka. Hal ini hendaklah menjadi kebiasaan, dan janganlah membatasi di hari-hari spesial sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang tidak beriman pada perayaan Natal dan Pernyataan Syukur (thanksgiving).
Allah SWT memberi petunjuk dengan sangat indah bagaimana hendaknya kita berperilaku terhadap musuh-musuh kita yang paling jahat dalam Surat Fushshilat Ayat 34:

Tidaklah sama perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Jika kamu membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, maka musuh-musuhmu yang paling keras akan menjadi teman karib dan sejawatmu.

Suatu ketika, seseorang berbuat kasar dan mencaci-maki Imam Abu Hanifah. Beliau tidak membalas dengan sepatah-katapun padanya. Ia pulang ke rumah dan mengumpulkan beberapa hadiah, lalu pergi mengunjungi orang tersebut. Imam Abu Hanifah memberikan hadiah-hadiah itu kepadanya dan berterimakasih atas perlakuan orang itu kepadanya seraya berkata: “Kamu telah berbuat untukku hal yang sangat aku sukai, yaitu memindahkan catatan perbuatan baikmu menjadi catatan perbuatan baikku dengan cara berlaku kasar seperti tadi kepadaku.”

Lebih lanjut Allah SWT berfirman didalam Surat Ali’Imran Ayat 135 dan 136, menambahkan tanda-tanda ketaqwaan orang-orang beriman.

Ketika mereka (orang-orang beriman) itu terlanjur berbuat jahat atau aniaya, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak tetap berbuat aniaya ketika mereka mengetahui.
Untuk mereka balasannya adalah AMPUNAN dari Tuhan mereka, dan SURGA yang mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal didalamnya. Itulah sebaik-baik pahala atas amal-perbuatan mereka.

Perhatikanlah bahwa dalam ayat ini ampunan Allah SWT mendahului balasan masuk surga. Maka, dari ayat ini jelaslah bahwa untuk masuk surga haruslah melalui ampunan dan kasih-sayang Allah SWT dan bukan tergantung pada amal-perbuatan kita saja. Perlu juga kita garis- bawahi, Allah SWT berfirman bahwa bobot surga itu jauh lebih berharga dari gabungan bumi dan seluruh langit. Hal ini bisa memberikan pengertian lain dari ayat ini. Jika lebar surga sama dengan lebar langit dan bumi, bagaimanakah dengan panjangnya, sedangkan ukuran panjang selalu lebih besar daripada lebar. Singkat kata, ayat ini memberikan pernyataan bahwa surga itu telah dipersiapkan bagi orang-orang beriman yang telah mencapai tingkat taqwa. Menurut beberapa ulama muslim yang termasyhur, surga itu berada diatas langit ke-tujuh dan jiwa para syuhada telah menikmati surga sebagai hasil dari perjuangan mereka.

Saya berdo’a kepada Allah SWT, semoga Dia menjadikan kita mukmin yang bertaqwa yang selalu mendapatkan keampunanNYA dan masuk kedalam surgaNYA. Amiin

Posted By : Departemen Agama (Depag) / Kementerian Agama (Kemenag) Kota Binjai

Khutbah Nikah

2011-03-05T23:33:00.001+07:00

posted by : Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Binjai

Doa setelah akad nikah

2011-03-05T23:17:00.002+07:00

Biasanya doa setelah akad nikah dibacakan oleh Penghulu Nikah, tak jarang juga yang membaca doa sendiri agar terasa lebih afdhol, sering juga beberapa orang yg bertanya atau minta dituliskan doa setelah akad nikah, karena kebanyakan doa nikah ketika di googling tidak sesuai seperti yang diharapkan.
berikut kami lampirkan doa setelah ijab qabul / akad nikah bagi yang membutuhkan :

Posted By ; Kantor Kementerian Agama Kota Binjai

Keyword : do'a setelah akad nikah, doa setelah ijab qabul, doa nikah

DO' A UPACARA HARI AMAL BHAKTI KE-65 KEMENTERIAN AGAMA RI

2010-12-29T10:37:00.001+07:00

DO' A UPACARA HARI AMAL BHAKTI KE-65 KEMENTERIAN AGAMA RI
download disini

SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI PADA PERINGATAN HARI AMAL BAKTI KE 65 KEMENTERIAN AGAMA RI TANGGAL 3 JANUARI 2011

2010-12-29T10:34:00.000+07:00

SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI
PADA PERINGATAN HARI AMAL BAKTI KE 65
KEMENTERIAN AGAMA RI
TANGGAL 3 JANUARI 2011
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum wr. wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Para Pejabat dan seluruh Karyawan Kementerian Agama,
Hadirin Peserta Upacara yang saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita merayakan Hari Amal Bakti ke-65 Kementerian Agama.
Hari bersejarah ini mengingatkan kita semua, keluarga besar Kementerian Agama di seluruh Indonesia, terhadap tonggak bersejarah berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946, dengan Menteri Agama pertama almarhum Haji Mohammad Rasjidi.

Dalam kesempatan ini, marilah kita merenungkan kembali tujuan pembentukan serta misi yang diemban oleh Kementerian Agama yang berdiri sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kehidupan beragama kepada seluruh umat beragama di tanah air kita.
Melalui perjuangan yang gigih dan tanpa pamrih para pendahulu kita, sejarah Kementerian Agama menyatu dengan sejarah NKRI. Bahkan dalam masa revolusi fisik dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan, Kantor Pusat Kementerian Agama turut hijrah ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Pergantian pemerintahan dan perubahan politik yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia telah mengukuhkan misi dan tugas pokok Kementerian Agama yang tidak bisa tergantikan oleh instansi lain.
Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia,
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kementerian Agama memainkan peran strategis dalam empat hal, yaitu dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pembinaan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta mengawal akhlak dan moral bangsa.
3
Dalam masa 65 tahun perjalanan sejarah Kementerian Agama hingga kini, beberapa kali telah dilakukan penyempurnaan susunan organisasi, ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian Agama, seiring dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan umat dan bangsa.
Persoalan utama yang dihadapi bangsa kita dewasa ini, adalah masalah kebodohan, pengangguran, kemiskinan, dan krisis akhlak yang belakangan ini memprihatinkan kita semua.
Melalui program pendidikan agama dan keagamaan, Kementerian Agama turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan lembaga pendidikan agama dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan telah mengalami banyak kemajuan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman.
Selanjutnya dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan, Kementerian Agama sejauh ini telah turut berperan dan memberikan kontribusi melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti pemberdayaan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Kementerian Agama bersama instansi terkait juga mengembangkan kebijakan di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf serta dana sosial keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi masalah kemiskinan. Peranan pranata keagamaan dalam
4
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus kita gerakkan di masa mendatang.
Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang saya banggakan,
Di samping peran dan kontribusi sebagaimana disebutkan di atas, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Kementerian Agama ke depan perlu lebih mempertajam substansi dan efektivitas tugas pokok yang telah dilaksanakan selama ini.
Kita bersyukur bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari tugas pelayanan kehidupan beragama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari sisi sistem, manajemen, akuntabilitas maupun pelayanan kepada jemaah haji. Untuk itu, saya berharap berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang telah dicapai terus dipelihara dan tingkatkan di masa mendatang.
Menyangkut kerukunan atau toleransi dalam kehidupan beragama, kita menyadari bahwa kerukunan merupakan kondisi yang penting diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh dilupakan bahwa prinsip dasar kerukunan dan toleransi beragama sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar negara kita yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang diyakininya.
5
Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang saya hormati,
Sebagai keluarga besar Kementerian Agama mungkin tidak pada tempatnya jika kita sendiri yang menilai kontribusi yang telah kita berikan kepada masyarakat. Namun, dengan penilaian yang obyektif, dari perjalanan selama 65 tahun ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kementerian Agama telah memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara ini.
Peran Kementerian Agama ke depan semakin penting dan strategis, karena sesuai dengan rekomendasi National Summit 2009 bahwa isu utama pembangunan agama setidaknya mencakup tiga hal, yaitu:
Pertama, peningkatan wawasan keagamaan yang dinamis.
Kedua, penguatan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa.
Ketiga, peningkatan kerukunan umat beragama dalam membangun kerukunan nasional.
Terkait dengan peningkatan wawasan keagamaan yang dinamis, hasil yang diharapkan adalah optimalisasi fungsi agama sebagai landasan etik atau moral bagi pembangunan, perlunya peningkatan pemahaman dan perilaku keagamaan yang seimbang, moderat dan inklusif, perlunya mewujudkan keshalihan sosial sejalan dengan keshalihan ritual, perlunya peningkatan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional, dan perlunya peningkatan ketahanan umat
6
beragama terhadap ekses negatif ideologi–ideologi dan gerakan transnasional.
Tentang penguatan peran agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa, hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pribadi umat beragama, peningkatan harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa, peningkatan peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban, penguatan peran lembaga sosial keagamaan, dan peningkatan peran agama dalam pembangunan nasional.
Sedangkan mengenai peningkatan kerukunan umat beragama dalam membangun kerukunan nasional, output yang diharapkan adalah peningkatan dialog dan kerjasama antar umat beragama, penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia Internasional.
Dalam hubungan ini, saya meminta agar hal-hal tersebut mendapat perhatian dalam pembinaan kerukunan kehidupan beragama ke depan.
Saudara-saudara keluarga besar Kementerian Agama yang terhormat,
Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam era keterbukaan informasi sekarang ini, aparatur pemerintah di semua tingkatan dituntut untuk melakukan sesuatu dengan benar dan melakukan sesuatu
7
yang benar. Untuk melakukan sesuatu dengan benar, seorang pimpinan dan staf harus mempunyai kompetensi. Meski kompetensi itu tidak harus sampai harus ke soal-soal detil, namun, seorang pejabat wajib menguasai logika besar dari target yang hendak dicapai. Sedangkan melakukan sesuatu yang benar adalah kemampuan untuk menentukan mana yang benar dan salah, itu terkait dengan integritas.
Dalam pada itu, kita menyadari dalam usia ke 65, tugas-tugas Kementerian Agama tidak semakin ringan, tetapi semakin berat, yang membutuhkan semangat pengabdian, pengorbanan, kerja keras serta keikhlasan dalam melayani masyarakat.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Sesuai dengan tema peringatan Hari Amal Bakti ke-65 pada tahun ini, yaitu “Kerja Keras Mewujudkan Kementerian Agama yang Bersih dan Berwibawa”, saya meminta kepada seluruh jajaran aparatur Kementerian Agama baik di pusat maupun di daerah, untuk bekerja keras dan bersama-sama memperkuat kesadaran kolektif untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan etika kerja yang sehat dan benar serta menjauhi segala macam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita sekalian marilah benar-benar kita tegakkan integritas aparatur Kementerian Agama yang bersih, jujur,
8
profesional dan berwibawa. Kewibawaan akan hadir jika kita semua bekerja dengan bersih, jujur, dan profesional di atas landasan nilai-nilai keikhlasan. Di samping itu, mari kita mengedepankan sifat melayani dan memberi teladan.
Seluruh Peserta Upacara dan hadirin yang saya hormati,
Demikian sambutan saya dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke 65 Kementerian Agama. Semoga Allah SWT menerima perjuangan dan pengabdian para perintis, pendiri dan pembangun Kementerian Agama serta menuntun langkah kita semua dalam melanjutkan kiprah Kementerian Agama di masa mendatang.
Sekian dan terima kasih.
Wallahul muwaffiq ilaa aqwami thariq,
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Jakarta, 3 Januari 2011
Menteri Agama RI,
Suryadharma Ali
download File PDF

Golongan Orang yang mendapat gelar Ibadurrahman dalam Q.S Al-Furqan

2010-11-19T10:49:00.004+07:00

KAJIAN TAFSIR SURAH AL-FURQAN (25): 63-77

Pada Surah Al-Furqan ayat 63-77 menggambarkan, bahwa ada sebelas sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sebelas sifat tersebut memperoleh gelar ibadurrahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah SWT. Rahmat-rahmat Allah yang paling besar tersebut yaitu kedudukan atau derajat-derajat yang paling tinggi yang diperoleh oleh mereka di surga kelak.

Orang-orang yang beriman itu harus melaksanakan seluruh kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Apabila mereka melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih dari Allah SWT. Sebaliknya, apabila mereka menunaikan kewajiban-kewajiban yang diberikan tersebut, maka mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Sifat-sifat yang dikemukakan di sini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman setelah menunaikan berbagai kewajiban yang diwajibkan kepada mereka. Seperti yang termaktub pada Surah al-Furqaan ayat 63-77, sebelas sifat yang dimaksud tersebut adalah:

Pertama, sifat tawadhu’.

Tawadhu’ adalah lawan dari sifat takabbur. Tawadhu’ adalah sifat yang selalu merendah, merupakan sifat yang sangat disukai oleh Allah. Jika orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang sangat disukai oleh Allah, maka orang yang memiliki sifat takabbur adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Di dalam suatu hadits disebutkan, jika ada seseorang yang di dalam dirinya terdapat sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarrah (biji sawi), maka Allah akan mengharamkan surga baginya.

Takabbur adalah orang yang menganggap dirinya besar, padahal dia tidak besar. Orang yang mengaku memiliki banyak hal, tapi sebenarnya ia tidak memiliki apa-apa. Padahal kata Allah, bahwa apa yang mereka miliki itu tidak ada maknanya sedikitpun. Karena itulah, mereka menambahkan sifat di dalam dirinya dengan apa yang tidak mereka miliki. Untuk menjadikan diri kita tawadhu’ adalah dengan berpandangan bahwa apa yang kita miliki tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Allah SWT.

Sifat sombong adalah sifat yang merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Tidak ada seorangpun yang tidak memiliki sifat sombong. Hanya saja, ada orang yang membiarkan kesombongannya menjadi subur, dan ada juga yang bisa menahan kesombongannya, sehingga kesombongannya tidak pernah muncul.

Firman Allah pada Surah Al-Furqaan ayat 63:

Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. (Q.S. Al-Furqaan: 63)

Pada ayat tersebut dengan jelas menyebutkan, bahwa ‘ibaadurrahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu’, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil, tak mempunyai kekayaan apapun, tak memiliki ilmu apapun, walaupun orang lain memandang bahwa dirinya adalah orang yang berilmu, orang yang kaya, ataupun orang yang memegang jabatan tinggi.

Pertanyaannya, mampukah kita bersikap tawadhu’? Harus diingat, bahwa sikap takabbur itu akan muncul kapanpun dan di manapun. Jika kita tidak berhati-hati, maka sikap tersebut akan menjadi subur, akan berkembang dengan sendirinya karena kondisi dan keadaan di mana kita hidup. Karena itulah, menurut Rasulullah, sombong terhadap orang yang sombong itu adalah sebuah kebajikan sedekah. Mengapa? Karena kalau kita menahan kesombongan seseorang, sebenarnya kita mendekatkan orang tersebut kepada surga. Karena, jika ada kesombongan di dalam hati seseorang, maka diharamkan kepadanya untuk mendapatkan surga. Jika kita sombong terhadap orang yang sombong sehingga orang tersebut menjadi tidak sombong, maka sebenarnya kita telah menjauhkannya dari neraka dan mendekatkannya kepada surga.

Kedua, selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik (al-kalamuth thayyib).

Maksudnya adalah, bahwa orang tersebut senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, walaupun orang lain selalu mengejeknya dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan. Artinya, bahwa ‘ibaadurrahman adalah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, senantiasa bersikap dengan sikap yang baik, senantiasa menimbulkan kebajikan-kebajiikan walaupun di tengah orang-orang yang tidak mau berbuat kebajikan kepadanya.

Biasanya, jika mendengar ada orang yang mengejek kita, maka kita akan membalasnya dengan ucapan-ucapan yang lebih kasar dibandingkan orang yang mengejek kita tersebut. Kalau ada yang memaki kita, maka kita akan membalasnya lebih dari satu kali makian. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita sebanyak sekali, maka kita akan membalasnya lebih dari sekali. Itulah fitrah manusia.

Dalam ayat ini disebutkan, bahwa jika ada orang-orang yang bodoh yang menyapa dia, kalau ada orang-orang yang mengejek dia dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan baginya, maka dia akan menyampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada orang yang mengejeknya itu. Tapi secara fitri, hal ini tak mudah untuk dilakukan. Malahan sebaliknya, seringkali perbuatan kebajikan dibalas dengan kejahatan (air susu dibalas dengan air tuba).

Rasulullah menyatakan, bahwa orang yang paling baik akhlaknya adalah orang-orang yang apabila diputuskan hubungan silaturahmi, maka ia tidak akan memutuskan hubungan tersebut. Misalkan: ada orang yang tidak mau datang ke rumah kita, tapi kita tetap mendatangi rumah orang tersebut. Hal ini tak mudah untuk dilakukan, karena biasanya jika ada orang yang tidak mau datang ke rumah kita, maka kita akan semakin menjauhi orang tersebut.

Rasulullah juga menyatakan, bahwa orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang suka memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya.

Ketiga, yaitu orang beriman yang suka tahajjud di malam hari.

Firman Allah pada Al-Furqaan ayat 64:

Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. (Q.S. Al-Furqaan: 64)

Bangun di malam hari setelah tidur, untuk kemudian melakukan shalat tahajjud bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tetapi apabila kita membiasakan diri, maka secara otomatis pada saatnya kita akan terbangun, sehingga hal seperti ini mudah saja untuk dilakukan. Mengapa tahajjud ini penting? Karena jika ibadah dilakukan di tempat yang sepi, maka konsentrasi kita akan lebih terpusat, dibandingkan ibadah di tengah keramaian.

Menurut pandangan para ulama, shalat tahajjud merupakan shalat sunnat muakkad, yaitu shalat sunnat yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Shalat sunnat tahajjud biasa dilakukan paling tidak dua raka’at, umumnya dilakukan delapan raka’at, ditambah dengan witir tiga raka’at. Begitu besar pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan shalat tahajjud, karena tidak banyak orang yang mampu melakukan shalat tahajjud itu pada setiap malamnya.

Keempat, yaitu merasa takut akan siksa Allah SWT.

Firman Allah pada Al-Furqan ayat 65-66:

(65) Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal“.

(66) Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. (Q.S. Al-Furqaan: 65-66)

Orang yang senantiasa takut terhadap azab Allah, maka akan menyebabkannya selalu mematuhi dan mentaati perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Di dalam Al-Qur’an digambarkan, bahwa di saat menghadapi sakaratul maut, maka bagi mereka yang belum memiliki persiapan menghadapi alam kubur dan alam akhirat itu lalu meminta kepada Allah untuk menunda kematiannya, karena mereka belum banyak melakukan ibadah kepada Allah. Lalu Allah menjawab, “Apabila ajal mendatangi seseorang, maka ajal tersebut tak bisa diundur dan tidak juga bisa dipercepat.”

Jika kita selalu mengingat akan azab Allah, maka pada saat itulah keinginan kita akan muncul untuk melakukan ibadah kepada-Nya. Patut diingat, bahwa azab yang kita terima tak pernah ada habisnya. Dimulai pada saat kita menjalani sakaratul maut, kemudian berlanjut ketika berada di dalam kubur. Kemudian terus berlanjut hingga ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Menurut riwayat, bahwa di padang mahsyar nanti matahari itu sejengkal di atas kepala, dan manusia pada saat itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang selalu merasa dingin dan sejuk, walaupun matahari berada di atas kepalanya. Ada juga yang merasa badannya terbakar, karena dibakar oleh matahari.

Pendeknya, ketika di padang mahsyar, maka manusia sudah merasakan alam atau suasana yang berbeda sesuai dengan amal kebajikannya. Bagi yang mendapatkan siksaan, maka siksaan tersebut akan terus berlanjut. Ketika berada di dalam neraka, siksaan tersebut takkan pernah ada habisnya. Setelah kulitnya terbakar oleh api neraka, kemudian kulit tersebut diganti lagi dengan yang baru. Setelah itu dibakar lagi, kemudian diganti lagi, dan begitu seterusnya tak pernah berhenti.

Seorang muslim yang baik yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat nanti adalah mereka yang senantiasa ada di dalam dirinya itu rasa takut terhadap siksaan Allah SWT. Dan karena rasa takut akan siksaan Allah itulah, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa patuh terhadap perintah-Nya.

Kelima, yaitu sederhana (moderat) di dalam berinfaq.

Firman Allah pada Al-Furqan ayat 67:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al-Furqan: 67)

Pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan, apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan sesuatu, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros, dan juga tidak boleh terlalu kikir.

Di dalam ayat lain Allah menyebutkan:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Israa’: 26)

Jadi, tidak boleh ada sikap boros, dan tidak boleh juga kikir, melainkan berada di tengah-tengah (moderat). Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak. Hanya karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga kita bersedekah terlalu banyak, sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri.

Allah juga mengingatkan, bahwa orang-orang yang bersifat boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan, seperti yang termaktub pada Surah Al-Israa’ ayat 27 berikut ini:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Israa’: 27)

Tetapi jangan juga karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Dalam hal ini, kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya (moderat).

Pada Surah Al-Israa’ ayat 29 juga disebutkan:

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (Q.S. Al-Israa’: 29)

Jadi, jangan juga kita membelanjakan sesuatu sampai habis, dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita. Hal ini tak mudah dilaksanakan, karena pada umumnya manusia itu bersifat konsumtif. Sifat konsumtif yang tak bisa ditahan yang kemudian menjadi-jadi, itulah yang disebut pemborosan. Tapi kalau menahannya juga menjadi-jadi, itulah yang dinamakan kikir. Di dalam hadits Nabi juga disebutkan, bahwa: “Urusan yang terbaik adalah urusan yang di tengah-tengah.”

Keenam, menjauhkan diri dari sifat syirik.

(68) Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).

(69) (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

(70) kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(71) Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.

(Q.S. Al-Furqan: 68-71)

Syirik itu pada hakikatnya adalah sifat yang senantiasa menyekutukan Allah. Seseorang yang menganggap bahwa selain Allah itu ada tuhan yang lain lagi, maka dapat dikategorikan sebagai syirik. Kalau seseorang melakukan penyembahan terhadap Allah, tapi dalam suasana yang lain dia juga melakukan penyembahan terhadap yang selain Allah, maka itu juga dapat disebut sebagai syirik. Menurut ulama, syirik yang seperti ini dinamakan syirik akbar (syirik besar). Syirik akbar adalah syirik yang berupa menyekutukan Allah SWT dengan sembahan atau penyembahan yang selain dari Allah.

Kemudian ada juga yang dinamakan syirik asghar (syirik kecil). Menurut para ulama, syirik asghar salah satunya adalah riya’. Mengapa? Karena ketika beribadah, yang ia harapkan bukanlah keridhaan Allah, tetapi karena sesuatu yang selain dari Allah. Ibadah yang dilakukannya bukanlah diniatkan untuk Allah, tetapi karena yang selain Allah. Kalau ada seseorang yang melakukan shalat bukan karena Allah, tetapi karena yang lain, maka inilah yang disebut sebagai syirik asghar.

Berkaitan dengan syirik akbar, di dalam Al-Qur’an Allah menyebutkan, bahwa mereka yang syirik itu apabila mati, maka dosa karena syiriknya tersebut tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dosa tersebut takkan pernah diampunkan oleh Allah, jika saat ia meninggal dunia tak pernah memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa syiriknya itu. Karena itu, banyak sekali hal-hal yang menjauhkan seseorang dari surga, salah satu di antaranya adalah syirik.

Di dalam Al-Qur’an disebutkan:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (Q.S. An-Nisaa: 48)

Ketujuh, menjauhkan diri dari melakukan perbuatan membunuh yang diharamkan oleh Allah SWT.

Seperti yang termaktub pada Surah Al-Furqan ayat 68, bahwa selain syirik, melakukan pembunuhan terhadap orang lain juga merupakan perbuatan dosa besar. Berkaitan dengan ini, ada juga orang yang melakukan pembunuhan, tetapi pembunuhan itu atas perintah hukum. Pembunuhan jenis ini tidak dikategorikan sebagai pembunuhan yang dilarang oleh Allah. Misalnya, ada seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, lalu dia itu diadili oleh hakim, dan hakim memutuskan bahwa dia akan juga dibunuh dengan hukum qishash. Maka mereka yang melakukan eksekusi hukuman mati terhadap orang yang dikenai hukum qishash tersebut tidaklah dikategorikan dalam rangka membunuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, karena eksekusi hukuman mati tersebut berdasarkan perintah hukum.

Dalam kaitan dengan hukum qishash ini, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku. Misalnya: dalam sebuah negara, jika negara memutuskan berdasarkan keputusan pengadilan bahwa si A akan dihukum qishash, maka itu tidak dianggap sebagai pembunuhan yang dilarang oleh Allah. Tetapi jika ada sekelompok orang di dalam sebuah negara yang mereka (orang-orang itu) memberlakukan hukuman qishash kepada seseorang tanpa adanya keputusan pengadilan yang sah, maka hal ini dikategorikan bukanlah pelaksanaan hukuman qishash yang sesuai dengan tuntunan syari’ah. Karena itu, bagi mereka yang memberlakukan pembunuhan seperti ini, maka mereka telah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh.

Berkaitan dengan ini, Allah mengingatkan, bahwa barangsiapa yang membunuh seseorang, maka seolah-olah dia itu telah membunuh semua manusia, seperti termaktub pada ayat berikut ini:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (Q.S. Al-Maidah: 32)

Kedelapan, menjauhkan diri dari perbuatan berzina.

Seperti yang termaktub pada Surah Al-Furqan ayat 68, bahwa selain syirik dan membunuh, melakukan perzinahan juga merupakan perbuatan dosa besar. Karena itu, bagi pelakunya akan diberikan siksaan yang berlipat ganda oleh Allah di akhirat nanti, seperti yang termaktub pada Surah Al-Furqaan ayat 69: (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

Tetapi pada Surah Al-Furqaan ayat 70 dan 71 memberikan kabar gembira kepada kita: [70] kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [71] Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. (Q.S. Al-Furqan: 70-71)

Yang dimaksud pada ayat tersebut, jika sudah pernah terjadi hal-hal yang seperti itu (syirik, pembunuhan, dan zina), maka Allah membukakan pintu taubat, lalu bertaubatlah kepada Allah. Tapi pernyataan ini jangan dipelintir. Kalau begitu syirik dulu, baru kemudian bertaubat, karena Allah pasti akan mengampuni. Kalau begitu membunuh dulu, nantikan Allah akan membukakan pintu taubat. Kalau begitu berzinah dulu, nanti malam shalat lail kemudian berdo’a, minta ampun dan bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Tentunya bukan ini sebenarnya yang dimaksud.

Itulah sebabnya, bagi manusia yang bersalah, apabila dia bertaubat, maka kesalahannya itu akan dihapuskan oleh Allah SWT. Setelah dosa dan kesalahannya dihapuskan oleh Allah SWT, maka kalau bertaubat lagi, maka akan ada tumpukan pahala dari taubatnya yang akan diberikan oleh Allah. Jika ia bertaubat lagi, sedangkan dosanya sudah tidak ada lagi, maka pahala bertaubatnya akan ditambahkan lagi oleh Allah SWT. Karena itulah, tindakan bertaubat dan beristighfar itu tidak hanya dilakukan setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi kalau memungkinkan di sepanjang kehidupan kita selalulah kita bertaubat.

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang menurut Rasulullah, bahwa orang yang berzina itu tidak layak kalau diundang untuk menghadiri sebuah majelis. Ini merupakan siksaan sosial.

Kesembilan, menjauhkan diri dari bersaksi palsu.

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (Q.S. Al-Furqaan: 72)

Saksi palsu bisa muncul kapan saja. Hal ini biasanya terjadi apabila dengan menjadi saksi palsu itu maka akan mendapatkan keuntungan. Sekarang ini banyak sekali terjadi orang yang memberikan kesaksian palsu. Misalkan: sebenarnya kasus tersebut seharusnya dimenangkan oleh pihak A, tapi hakim kemudian memberikan kemenangan kepada pihak B, karena semua saksi memberatkan pihak A. Dalam hal ini, mereka yang menjadi saksi palsu itu sudah melakukan dosa besar. Menjadi saksi palsu itu membahayakan kemaslahatan di dalam masyarakat.

Kesepuluh, senang menerima nasehat yang baik.

Dikatakan oleh Al-Qur’an:

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. (Q.S. Al-Furqaan: 73)

Jadi, orang yang termasuk kategori orang beriman yang mendapat gelar ‘ibaadurrahman itu adalah orang yang senantiasa menerima nasehat-nasehat yang baik yang diberikan oleh orang lain, orang yang senantiasa mendapatkan pengajaran dan pelajaran dari orang-orang yang memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Termasuk di dalam hal ini adalah orang yang senang mencari ilmu adalah orang yang senang menerima nasehat.

Kesebelas, senantiasa berdo’a dan bermunajjat kepada Allah.

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Furqaan: 74)

Bukan hanya berdoa untuk dirinya, juga berdoa untuk keluarganya, untuk anak cucunya agar menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang shaleh di belakang hari. Orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Al-Qur’an adalah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran yang paling tinggi di surga nanti yang akan diberikan oleh Allah SWT, seperti termaktub pada Surah Al-Furqaan ayat 75-77:

(75) Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,

(76) mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

(77) Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): “Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah mendustakan-Nya? karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu)”.

(Q.S. Al-Furqaan: 75-77)

Kesebelas hal ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Tetapi marilah kita melatih diri dan membiasakan untuk memiliki kesebelas sifat dan sikap ini, seperti yang diungkapkan Al-Qur’an pada Surah Al-Furqan ayat 63-77 ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010

2010-10-05T08:24:00.003+07:00

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
MEMUTUSKAN: . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,
atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang
dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PNS.
6. Upaya . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya
berupa keberatan atau banding administratif.
7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah upaya administratif
yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian.
Pasal 2
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi
calon PNS.
BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 3
Setiap PNS wajib:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,
dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
Bagian Kedua . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4
Setiap PNS dilarang:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain dan/atau lembaga atau
organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan;
dan
15. memberikan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi
hukuman disiplin.
Pasal 6 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 6
Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang
melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 7
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;
c. pembebasan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.
Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal 8
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
2. menaati segala peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
4. menjunjung . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,
dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11
berupa:
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari
kerja;
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam)
sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
c. pernyataan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima
belas) hari kerja;
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak
sengaja;
13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran
dilakukan dengan tidak sengaja; dan
14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja.
Pasal 9
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
2. mengucapkan. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi instansi yang bersangkutan;
4. menaati segala peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
yang bersangkutan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi instansi yang bersangkutan;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;
9. bekerja . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
yang bersangkutan;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11
berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas)
sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu)
sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26
(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga
puluh) hari kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,
apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan 50% (lima puluh persen);
13. menggunakan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran
dilakukan dengan sengaja; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan.
Pasal 10
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:
1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. menaati . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
2. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah dan/atau negara;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara;
9. masuk . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11
berupa:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31
(tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh
lima) hari kerja;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah bagi PNS yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai
dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai
dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau
lebih;
10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,
apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada
akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima
persen);
11. menggunakan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara;
12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara.
Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan
Pasal 11
Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara, secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
3. bertindak . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak
sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
dan
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja.
Pasal 12
Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan:
1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;
3. bertindak . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi
instansi;
6. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai
pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut partai atau atribut
PNS, sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf
c;
7. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan
kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 13 huruf b;
8. memberikan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
8. memberikan dukungan kepada calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14;
dan
9. memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat
dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan
huruf d.
Pasal 13
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan:
1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 2;
3. tanpa . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 3;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 angka 7;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
10. menghalangi . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;
11. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta
kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12
huruf d;
12. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
13. memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.
Pasal 14
Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10
angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir
tahun berjalan.
Bagian Keempat . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 15
(1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon
I dan jabatan lain yang pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e.
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pasal 16
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon I di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e;
4. struktural . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
4. struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
5. struktural eselon II di lingkungan instansi
vertikal dan pejabat yang setara yang
berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4);
6. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
d, dan huruf e;
7. struktural eselon III ke bawah, fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4);
dan
8. fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf e.
b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang
menduduki jabatan:
1. struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2);
2. fungsional . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(4) huruf b dan huruf c;
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
4. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf
c;
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a;
4. struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a, huruf b, dan huruf c;
5. fungsional . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat
(4) huruf a;
6. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf
a, huruf b, dan huruf c; dan
7. fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf c dan ayat (4) huruf a;
d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
2. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan
3. fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e;
e. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan struktural
eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu
jenjang Utama ke bawah, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e;
f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada negara lain atau badan internasional,
atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e.
(2) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon II, fungsional tertentu
jenjang Madya, dan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang IV/c di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan
2. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/b sampai
dengan III/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a
dan huruf b;
b. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu
jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan golongan
ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon III,
jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang III/b sampai dengan golongan
ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(3) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/c dan golongan
ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon IV,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang III/b untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(4) Pejabat struktural eselon II yang atasan
langsungnya:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
b. Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian,
selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga
berwenang menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d
ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf c.
(5) Pejabat . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
(5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon IV, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan
ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang
II/b untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(6) Pejabat . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
(6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan
2. fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d untuk
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan
ruang I/d untuk hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(7) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I/a sampai dengan
golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
b. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional umum golongan ruang I/a sampai
dengan golongan ruang I/d untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 17
Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dan ayat (4) huruf b dan huruf c.
Pasal 18
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon I di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e;
4. struktural . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
4. struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
d, dan huruf e;
6. struktural eselon III ke bawah, fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4);
dan
7. fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf e;
b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang
menduduki jabatan:
1. struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2);
2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(4) huruf b dan huruf c;
3. fungsional . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
4. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon I, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf
c;
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a;
4. struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a, huruf b, dan huruf c;
5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a;
6. struktural . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
6. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf
a, huruf b, dan huruf c; dan
7. fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf c dan ayat (4) huruf a;
d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon I, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
2. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan
3. fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e;
e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan struktural
eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu
jenjang Utama ke bawah, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e;
f. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada negara lain atau badan internasional,
atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e.
(2) Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon II, fungsional tertentu
jenjang Madya, dan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang IV/c di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan
2. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/b sampai
dengan III/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a
dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu
jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan golongan
ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon III,
jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang III/b sampai dengan golongan
ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/c dan golongan
ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon IV,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang III/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(4) Pejabat struktural eselon III menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon IV, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan
ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang
II/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan
2. fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d, untuk
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya, yang menduduki jabatan
struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan
c. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan
ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I/a sampai dengan
golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional umum golongan ruang I/a sampai
dengan golongan ruang I/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 19
Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah
Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau
diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam
satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
b. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
b. PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada
Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki
jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c.
Pasal 20
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi:
a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
4. struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
5. fungsional . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
d, dan huruf e;
6. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4); dan
7. fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a, huruf d, dan huruf e;
b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang
menduduki jabatan:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(4) huruf b dan huruf c;
3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
4. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan
huruf c;
c. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a;
2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf
c;
3. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/e,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
4. struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
5. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf c; dan
6. fungsional umum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf
a;
d. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan
2. fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e;
e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan struktural
eselon II ke bawah dan jabatan fungsional
tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan
fungsional umum golongan IV/e ke bawah,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan
huruf e;
f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada negara lain atau badan internasional,
atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e.
(2) Sekretaris . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon II di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2);
2. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/c dan golongan
ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
3. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon IV,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang III/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(3) Pejabat . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/c dan golongan
ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang III/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon IV,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang III/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(4) Pejabat . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
(4) Pejabat struktural eselon III menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang III/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan
2. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a dan huruf b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon IV, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan
ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang
II/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(5) Pejabat . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang
setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan
2. fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d, untuk
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
b;
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan
c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan
ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.
(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I/a sampai dengan
golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan
b. PNS . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional umum golongan ruang I/a sampai
dengan golongan ruang I/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 21
(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut
dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang
seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.
(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.
Pasal 22
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman
disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
Bagian Kelima . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 23
(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan.
(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang
bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan
tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada
tanpa dilakukan pemeriksaan.
Pasal 24
(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap
atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
(3) Apabila . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS
tersebut merupakan kewenangan:
a. atasan langsung yang bersangkutan maka
atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan
hukuman disiplin;
b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki
disertai berita acara pemeriksaan.
Pasal 25
(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman
hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,
dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang
ditunjuk.
(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 26
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa
atau pejabat yang berwenang menghukum dapat
meminta keterangan dari orang lain.
Pasal 27 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
Pasal 27
(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin dan
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
bersangkutan diperiksa.
(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman
disiplin.
(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan
sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat
yang lebih tinggi.
Pasal 28
(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh
pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi
berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 29 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
Pasal 29
(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang
berwenang menghukum menjatuhkan hukuman
disiplin.
(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.
Pasal 30
(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata
melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis
hukuman disiplin yang terberat setelah
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin
kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang
sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin
terakhir yang pernah dijatuhkan.
(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali
atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi
hukuman disiplin yang bukan menjadi
kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala
Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman
disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian
instansi induknya disertai berita acara
pemeriksaan.
Pasal 31 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
Pasal 31
(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang
menghukum.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi
terkait.
(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
keputusan ditetapkan.
(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
tidak hadir pada saat penyampaian keputusan
hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang
bersangkutan.
BAB IV
UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 32
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding
administratif.
Pasal 33
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Presiden;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf c;
c. Gubernur . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2),
tidak dapat diajukan upaya administratif.
Pasal 34
(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang
dijatuhkan oleh:
a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang
setara ke bawah;
b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II
Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara
ke bawah;
c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan unit dengan
sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat
struktural eselon I yang bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan
d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan Kantor
Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan
sebutan lain yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian.
(2) Hukuman . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan
b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.
Pasal 35
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan
pejabat yang berwenang menghukum dengan
memuat alasan keberatan dan tembusannya
disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menghukum.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari,
terhitung mulai tanggal yang bersangkutan
menerima keputusan hukuman disiplin.
Pasal 36
(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus
memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
(2) Tanggapan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat
yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu
6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
(3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan
oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu
21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menerima surat
keberatan.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum
tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka
atasan pejabat yang berwenang menghukum
mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
(5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat
memanggil dan/atau meminta keterangan dari
pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang
dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain
yang dianggap perlu.
Pasal 37
(1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat
memperkuat, memperingan, memperberat, atau
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan
oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau
pembatalan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum.
(3) Keputusan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat final dan mengikat.
(4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari
kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
tidak mengambil keputusan atas keberatan maka
keputusan pejabat yang berwenang menghukum
batal demi hukum.
Pasal 38
(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat
mengajukan banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.
(2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian.
Pasal 39
(1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:
a. mengajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka
gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
b. tidak mengajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka
pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai
bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas)
keputusan hukuman disiplin diterima.
(2) Penentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan mempertimbangkan dampak terhadap
lingkungan kerja.
Pasal 40
(1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan
atas upaya administratif, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada
keputusan atas:
a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani
hukuman disiplin dan diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. banding administratif, dihentikan pembayaran
gajinya sampai dengan ditetapkannya
keputusan banding administratif.
(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia,
diberhentikan dengan hormat dan diberikan hakhak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
(1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan
Pejabat yang berwenang menghukum atau banding
administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat
dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan
ditetapkannya keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
(2) Apabila . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
(2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang
menghukum dibatalkan maka PNS yang
bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena
diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang
mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui
untuk pindah instansi.
BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 43
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Presiden;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf c;
c. Gubernur . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2),
mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
Pasal 44
(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
apabila tidak diajukan keberatan maka mulai
berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah
keputusan hukuman disiplin diterima.
(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku
pada tanggal ditetapkannya keputusan atas
keberatan.
Pasal 45
(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
pemerintah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding
administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15
(lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin
diterima.
(2) Hukuman . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
pemerintah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e, apabila diajukan banding
administratif maka mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya keputusan banding administratif.
Pasal 46
Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir
pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin
maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima
belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian
keputusan hukuman disiplin.
Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 47
(1) Keputusan hukuman disiplin wajib
didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
(2) Dokumen keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai salah satu bahan penilaian dalam
pembinaan PNS yang bersangkutan.
BAB VI . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
(1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang
dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan
tetap berlaku.
(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum atau banding
administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin PNS beserta peraturan
pelaksanaannya.
(3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah
dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan
tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum
dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur
lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 50 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 64 -
Pasal 50
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
3. Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang
ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diubah berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 51
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .6 Juni 2010.......
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 74
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan
bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka
PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap
disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan
tugas.
Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai
disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintah
tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan,
karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.
Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral
tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat
dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat
menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas
serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem
karier dan sistem prestasi kerja.
Peraturan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain
memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang
telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai
sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri
pada masa yang akan datang.
Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran
disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang
berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam
menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan
kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan,
sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan
latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif,
sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam
penjatuhan hukuman disiplin.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Pasal 3
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah” adalah setiap PNS di samping taat juga
berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan
negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan
dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yang
diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan
dengan:
a. perintah kedinasan;
b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
c. peraturan kedinasan;
d. tata tertib di lingkungan kantor; atau
e. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atau
SOP).
Angka 6 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “menurut
perintah” adalah didasarkan pada peraturan perundangundangan,
perintah kedinasan, dan/atau kepatutan.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib
datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan
jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena
dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan
kepada pejabat yang berwenang.
Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung
secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
Angka 12
Yang dimaksud dengan “sasaran kerja pegawai” adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang
pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara
pegawai dengan atasan pegawai.
Angka 13 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Yang dimaksud dengan “memberikan pelayanan sebaikbaiknya
kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberi
kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan
kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain
memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan
pendidikan formal lanjutan.
Angka 17
Cukup jelas.
Pasal 4
Angka 1
Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang”
adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai
dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.
Angka 2
Contoh:
Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang
perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain
dengan memperoleh imbalan.
Angka 3 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah” adalah
perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan
termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen,
atau benda lain yang dapat dipindahtangankan.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan struktural
dan jabatan fungsional tertentu.
Angka 8
PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut
diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya.
Angka 9
Yang dimaksud dengan “bertindak sewenang-wenang” adalah
setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai
dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas
atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai
hasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) tidak
berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.
Angka 10 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Yang dimaksud dengan “menghalangi berjalannya tugas
kedinasan” adalah perbuatan yang mengakibatkan tugas
kedinasan menjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasil
yang harus dipenuhi.
Contoh:
PNS yang tidak memberikan dukungan dalam hal diperlukan
koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam tugas
kedinasan.
Angka 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar,
menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan
peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut Partai atau
PNS.
Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai”
adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan
pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar
partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden
dalam masa kampanye.
Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS”
adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam
dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Huruf d
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Huruf a
Yang dimaksud dengan “terlibat dalam kegiatan
kampanye” adalah seperti PNS bertindak sebagai
pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses,
tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lainlain.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukuman
disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana
maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat
dikenakan hukuman pidana.
Pasal 7 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan
dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.
Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi
tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman
disiplin, bukan hukuman disiplin.
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada PNS yang
melakukan pelanggaran.
Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas
secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara
tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum
kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
Ayat (3)
Huruf a
Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut
dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih rendah dengan memperhatikan jabatan yang
lowong dan persyaratan jabatan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan
struktural dan fungsional tertentu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 8
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah
bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal
sehat.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Jenis hukuman disiplin terhadap pelanggaran ketentuan ini
mengacu antara lain pada peraturan perundang-undangan
tentang pelayanan publik.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Pasal 9
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Angka 14
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.
Pasal 10
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Angka 9
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.
Angka 13
Cukup jelas.
Pasal 11
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11
Angka 5
Cukup jelas.
Pasal 12
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Pasal 13
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang
dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember tahun yang bersangkutan.
Contoh: . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Contoh:
Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret
2011 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yang
bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan.
Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang
bersangkutan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, sehingga
jumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalam hal demikian, maka
yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran
tertulis.
Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulan
Nopember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5
(lima) hari, sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) hari.
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman
disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
Pasal 15
Ayat (1)
Pejabat struktural eselon I yang diturunkan jabatannya
menjadi pejabat struktural eselon II maka untuk
pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Yang dimaksud dengan “jabatan lain yang pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden” antara lain
Panitera Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah
Konstitusi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselon
II” antara lain adalah:
a. Pejabat struktural eselon II di lingkungan
Direktorat Jenderal atau Badan atau
Sekretariat Jenderal, seperti Direktur, Kepala
Pusat, Kepala Biro;
b. Pejabat struktural eselon II di lingkungan
instansi vertikal yang atasan langsungnya
Pejabat struktural eselon I yang Bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian, seperti Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Pejabat struktural eselon II b di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis, seperti Kepala Balai
Besar.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselon
II” adalah Pejabat struktural eselon II di
lingkungan instansi vertikal dan Kepala Kantor
Perwakilan Provinsi atau Kepala unit setara
dengan sebutan lain yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian, seperti Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan, Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara, dan Kepala Kejaksaan
Tinggi.
Angka 6 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Rektor dan Dekan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Tinggi.
Ayat (4) . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (1) angka 4 dan angka 5.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Negeri, Direktur
Akademi.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah Menengah Atas,
Kepala Sekolah Menengah Pertama.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS
yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit
kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah Dasar, Kepala
Taman Kanak-Kanak.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Jabatan struktural eselon I di Provinsi adalah
jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (6).
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (7).
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Jabatan struktural eselon II antara lain adalah
Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Angka 7
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Jabatan struktural eselon II adalah Asisten di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (6).
Ayat (6)
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (7).
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada
pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi
atasan dari atasan secara berjenjang.
Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat
yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin, dilakukan
setelah mendengar keterangannya, dan tidak perlu
dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pejabat yang berwenang
menghukum” adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya
lowong, antara lain karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat
dalam struktur organisasi.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus
pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk
menyampaikan surat panggilan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini,
adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan
benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta
untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau
menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin.
Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,
sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang
menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadiladilnya
tentang jenis hukuman disiplin yang akan
dijatuhkan.
Ayat (2) . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan secara tertutup”
adalah pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan
untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugastugasnya.
Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara tertutup” adalah bahwa
penyampaian surat keputusan hanya diketahui PNS yang
bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan
serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa
pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak
boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) angka 4 huruf b dan
huruf c.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) angka 5.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “final dan mengikat” adalah
terhadap keputusan penguatan, peringanan, pemberatan,
atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan
keberatan dan wajib dilaksanakan.
Ayat (4) . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhkan
hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan
hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali
oleh pejabat yang berwenang menjadi pemberhentian dengan
hormat.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keputusan yang dibatalkan” adalah
bahwa berdasarkan keputusan atasan pejabat yang
berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan
Kepegawaian, PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak
bersalah.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5135

Download Versi PDF

Doa Khatam Qur'an, Qunut, Tarawih, Witir Abdurrahman Assudais

2010-09-08T12:42:00.002+07:00

Doa Khatam Qur'an, Qunut, Tarawih, Witir Abdurrahman Assudais
Versi Teks (Tulisan Arab)

setiap kali mendengar doa yang dibacakan Syeikh Abdurrahman Sudays rasanya begitu menghipnotis seluruh perasaan dan jiwa, sampai terkadang ikut terbawa emosi tangisannya.
beberapa tahun lalu saya sempat mencatat dan menghafalkan beberapa doa yang beliau bacakan, biasanya untuk doa setelah tarawih. tapi karena jarang diulang dan catatannya pun hilang jadi saya harus menulisnya ulang. supaya tidak hilang lagi saya post kan aja di blog Kementerian Agama Kota Binjai jadi kalo lupa tinggal buka blog aja, sekalian berbagi juga buat teman2, mana tau ada yang membutuhkan, dan bisa juga untuk koreksi kalau ada penulisan yang salah atau kurang, atau mau menambahkan. karena terus terang agak repot juga mencatatnya, mulai dari membolak balik rekamannya dan mencatatnya, sampai harus menuliskannya ke blog dengan tulisan Arab, agak ribet juga. jadi postingannya saya cicil aja penulisannya ya :-) kalo ada yang ingin mengkoreksi atau menambahkan saya berterima kasih banyak...kalo ada yg belum punya rekamannya silahkan donlot aja dulu, linknya tanya ke syeikh google ya...

اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستعفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع ونترك من يشجرك

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

لك الحمد كالذي تقول و خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد علي كل حال

اللهم انت نور السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والارض ومن فيهن

ولك الحمد انت حق وكلامك حق ووعدك حق ولقاءك حق والملايكة حق والنبيون حق ومحمد ص.م حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور

اللهم لك الحمد بكل نعمة انعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالمال والمعافاة كبدت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا
اللهم لك الحمد كما هديتنا للاسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن
لاإله إلا الله العزيز الحليم لاإله إلا الله رب السموات ورب الارض رب العرش العظيم
لاإله إلا الله الولي الحميد لاإله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

لاإله إلا الله المتفرد بتصريف الأمورعلى التفصيل والاجمال تقديِرا وتبديرا
المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا
وصلوات الله وسلامه علي نبينا وحبيبنا محمد الذي أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا ـ وداعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا